Beranda Politik dan Hukum Wagub Jabar Minta Segera Usut Kartu BPJS Palsu

Wagub Jabar Minta Segera Usut Kartu BPJS Palsu

59
0

DemizSekilasjabar.com           Terkait kasus pemalsuan Kartu BPJS di wilayah Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mendesak kepolisian dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan serta instansi terkait lainnya untuk mengusut kasus tersebut.

“Kami harapkan polisi, BPJS dan semua pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan kartu BPJS ini,” jelas Deddy kepada wartawan, Minggu (24/7/2016).

Deddy mengatakan bahwa kasus pemalsuan kartu BPJS tersebut tentunya sangat memprihatinkan, apalagi hal itu menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terutama bagi masyakat ekonomi rendah yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kendati demikian, pada dasarnya semua hal bisa saja dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin meraih keuntungan sendiri. “Saya kira semua hal bisa dipalsukan. Sertifikat saja bisa dipalsukan, bahkan kepemilikan lahan pun bisa dipalsukan. Masa yang ada sertifikatnya saja kalah sama yang tidak punya sertifikatnya (kasus sengketa lahan Disnak Jabar). ‘Kan bisa saja terjadi sekarang ini, apa yang tidak bisa. Tapi itulah kondisi kita sekarang. Tipu-tipu masih terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, kasus pemalsuan kartu BPJS sangat memprihatinkan. Pasalnya hal itu sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang akan menjalani pengobatan di rumah sakit atau klinik.

“Tentunya kalau kartu BPJS nya palsu, mereka tidak akan dilayani. Bahkan akan dipermasalahkan. Oleh karena itu ada 2 yang dirugikan. Selain masyarakat, negara pun dirugikan, karena kalau kartu BPJS palus itu lolos tentunya uang negara yang akan digunakannya,” katanya.

Dalam hal itu pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tertib dalam pendaftaran BPJS Kesehatan dan tidak menggunakan jasa percaloan. “Saya kira masyarakat harus hati-hati, lebih baik datang langsung mendaftar ke BPJS, tidaka usah pakai calo. Ini merugikan orang dan negara. Ini sangat disayangkan, nanti orang yang betul-betul bayar ke negara, malah tidak kebagian tempat tidur, tapi orang yang tidak bayar dapat prioritas,” katanya.

Selain pembenahan untuk kartu BPJS Kesehatan, pihaknya pun meminta aparat pemerintah daerah pun membenahi masalah KTP ganda. Pihaknya khawatir dengan KTP ganda bisa digunakan hal-hal tidak baik. “KTP yang ganda pun harus dibenahi, kalau enggak bisa digunakan macam-macam. KTP ganda saja berapa juta, harus dibenahi, mungkin untuk tidak menipu, tapi disana daftar disana daftar, itikadnya sudah tidaka benar. Ini  harus ditertibkan,” tegasnya. (Yadi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.