Beranda advertorial Pemkot Bandung Terbitkan Perwal No. 1127 Tahun 2013

Pemkot Bandung Terbitkan Perwal No. 1127 Tahun 2013

57
0

bts_bdgSekilasJabar- Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan proses perizinan menara serta pengawasan dan pengendalian tehadap operasional penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah kota Bandung, termasuk tatacara pemungutan retribusinya. Pemerintah kota (Pemkot) Bandung, mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 1127 tahun 2013. Tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusi pengedalian menara telekomunikasi.

Dengan dikeluarkannya Perwal tersebut untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang memadai. Sehingga dengan ada Perwal No. 1127, keberadaannya selaras dan serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin ke andalan teknis seperti keamanan, keselamatan dan kekuatan khususnya dari aspek kontruksi. Selain itu juga, terciptanya kepastian hukum dan penyelenggaraan dalam pemungutan retribusi secara berhasil guna dan berdaya guna.

Ddalam kaitan Perwal ini juga, di gulirkan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Program ini di lakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, berupa partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah berupa infratruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secarta tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.

Penyelenggara telekomunikasi yang akan melaksanakan program TJSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk. Kemudian, guna tercapainya program TJSL secara tepat sasaran, Walikota memberikan rekomendasi mengenai jenis program yang selaras dengan sasaran program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah daerah atau mendukung akselerasi kegiatan pembanguan daerah.

Hasil dari progaram TJSL tersebut dicatat dan dituangkan dalam berita acara atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan program TJSL dari peyelenggara telekomunikasi di daerah. Bukan hanya itu, dalam penyelenggaraan telekomunikasi juga, wajib membina kemitraan dengan mengendepankan sikap koperatif melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar berdirinya menara telekomunikasi atau infratruktur.

Bagi para peyelenggara menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara. Namun, sebelum keluar IMB, dalam ketentuan umum penyelenggara terlebih dahulu mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) menara telekomunikasi kepada Dinas Tata Ruang Wilayah (Distarcip).

Proses penerbitan KRK, dilakukan dengan jasa pelayanan KRK meliputi, pengukuran lokasi dan pembuatan peta/gambar situasi KRK menara dengan skala 1:1000. Disamping itu, tentunya harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuanm dalam Perwal. Sedangkan, bila dokumen persyaratannya lengkap, penerbitan KRK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan atau dokumen teknis disetujui.

Setelah selesai proses KRK, kemudian melanjutkan kepada proses IMB menara telekomunikasi. Berdasarkan pola umum pengaturan IMB menara, peyelenggara telemomunikasi mengajukan permohonan IMB menara kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sedangkan, jangka waktu penerbiatan IMB menara, setelah proses penilitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan domumen administratif serta dukumen teknis paling lama 14 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dinyatakan lengkap dan benar. Setelah selesai IMB, penyelenggara kemudian melakukan pembangunan menara telekomunaksi tersebut.

Sedangkan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 2 persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Untuk ketentuan khusus penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung, penempatan antena tersebut tidak perlu izin lagi dari Pemerintah daerah. Sedangkan menara yang sudah berdiri paling kurang 5 tahun setelah perwal ini dikeluarkan tetapi tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan dengan mengajukan perizinan tanpa melampirkan memberitahukan kepada lingkungan dengan ketentuan harus melampirkan salinan buktiĀ  atau keterangan yang menyatakan bahwa menara tersebut telah berdiri selama 5 tahun dari Camat dan Lurah setempat. **

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.