Beranda Politik dan Hukum Diterima Gubernur, ABJ Gelar Aksi Penolakan PP 78 tahun 2015

Diterima Gubernur, ABJ Gelar Aksi Penolakan PP 78 tahun 2015

74
0

Bandung, SekilasJabar – Sedikitnya 2000 buruh yang tergabung di Aliansi Buruh Jabar (ABJ) berunjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate) Jl. Diponegoro No.22 Kota Bandung, Senin (19/11/2018). Mereka menyampiakan aspirasi terkait Penolakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Massa buruh ABJ terdiri dari beberapa elemen organisasi buruh, diantaranya, 1. SBSI 92 (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), 2. PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), 3. GASPERMINDO (Gabungan Serikat Pekerja Meedeka Indonesia), 4. FSP KEP (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan dan umum), 5. KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indoneisa), 6. GOBSI (Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), 7. KSN (Konfederasi Serikat Nasional), 8. FSPM (Fedrasi Serikat Pekerja Mandiri), 9. FSP TSK SPSI, 10. FSP LEM SPSI, 11. FSP RTMM SPSI, 12. FSP KAHUT SPSI, dan 13. FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia). Unjuk rasa sekitar pukul 11.30 Wib berlangsung tertib dengan kawalan petugas gabungan dengan koordinator aksi, Ajat Sudrajat.

Adapun Pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut:

  1. Dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2019 Bapak Gubernur Jawa Barat tidak mengacu/menggunakan PP nomor 78 tahun 2015 melainkan kembali kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  2. Gubernur Jawa Barat wajib mencabut pergup nomor 54 tahun 2018, yang sarat dengan kepentingan pribadi/sepihak oleh oknum aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
  3. Kami Aliansi Buruh Jabar (ABJ) beserta organisasi Serikat pekerja buruh menolak dengan adanya penetapan UMP Jawa Barat 2019.
  4. Kami aliansi buruh Jabar (ABJ) bersama Gubernur siap membangun reformasi upah di Jawa Barat demi keseimbangan besaran upah daerah Jawa Barat bagian Selatan dan timur dengan wilayah Jawa Barat bagian barat.
  5. Mengecam dengan keras sikap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat yang mengatasnamakan dewan pengupahan melakukan penyalahgunaan wewenang yang selalu memutuskan sikap dan melangkah wewenang Gubernur dalam masalah pengupahan di Jawa Barat.
  6. Kami pekerja buruh Jawa Barat menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat dalam menangani ketenagakerjaan.

Sekira pukul 13.02 Wib perwakilan dari massa aksi berjumlah 11 orang yang di pimpin Ajat Sudrajat akhirnya diterima Gubernur Jabar, Ridwan Kamil didampingi Ferry S., Kadisnakertrans Prov. Jabar di ruang Manglayang Gedung Sate.

Adapun penyampaian yang disampaikan oleh perwakilan Massa aksi, sebagai berikut :

a). Roy Jintho Ketua DPD SPSI Jabar menyampaikan, Penetapan upah minimum sesuai aturan paling lambat tgl 21 Nov dan saya inginkan upah layak sesuai kebutuhan hidup, pertumbuhan ekonomi dan efektivitas; PP 78 th 2015 menetapkan upah minimum yakni 8,3%; Sedangkan di daerah-daerah lain seperti jawatimur diatas 8,3% yakni sekitar 20%; Bila mengacu UU no.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan; Meminta gub utk mengedarkan surat kpd waikota2 dan bupati2 utk menaikkan UMSK; Pencabutan pergub no 54 th 2018.

b). Sabilar Rosyad Ketua FSPMI Jabar menyampaikan, Dewan pengupahan di prov sbg evaluasi pengupahan dgn rekomendasi di daerah berdasarkan Dewan pengupahan bukan dr kadisnaker; Evaluasi tahun kemarin UMSK dua sektor yang hilang, ini info dari kadis adanya keberatan dari pengusaha seharusnya diputuskan melalui dewan pengupahan.

c). Ajat Sudrajat Koord ABJ/Ketua SBSI 92 Jabar menanggapi, Kami menyampaikan ide-ide dalam memutuskan kebijakan dan menolak PP 78 th 2015, karena jangan disamaratakan dari ujung Barat sampe ujung Timur; Pengupahan sesuai KHL setelah kita survey berbeda-beda dengan daerah-daerah seperti Pangandaran KHL 68% beda Kota Bandung yang 140%; Cabut Pergub No 54 tahun 2018.

Usai menerima penyampai dari masing-masing perwakilan buruh, Gubernur Jabar memberikan tanggapannya dan menerima semua tuntutan ini dan inti nya kita diskusikan bahwa urusan pergub itu ada suratnya menjadi korespendensi untuk kadis, pergub ini akan dicabut dan bukan karena tuntutan dari buruh tapi ini dipandang tidak masuk logika. (Neng Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.