Beranda Politik dan Hukum Tim Kuasa Hukum: Kenapa Bisa Surat Ganti Rugi Menjadi Surat Jual Beli...

Tim Kuasa Hukum: Kenapa Bisa Surat Ganti Rugi Menjadi Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan?

63
0
Tim Kuasa Hukum Kenapa Bisa Surat Ganti Rugi Menjadi Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan

Sukabumi, sekilasjabar.co – Tanah dan bangunan milik Yayasan Kehidupan Baru seluas 6.580 M² yang saat ini diduduki oleh Pemerintah Kota Sukabumi menjadi permasalahan yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Kota Sukabumi.

Menurut Pengacara Yayasan Kehidupan Baru yang juga Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru (Law Firm Rhema Kasih) Dedi Christian, SH, S.Sos, menjelaskan bahwa saat sekarang lahan yang luas tanah 6.580 M² menjadi lahan sengketa antara Yayasan Kehidupan Baru dengan Pemerintah Sukabumi dan sekarang telah berdiri kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan SD Negeri Cikole Kota Sukabumi.

“Tanah dan bangunan tersebut adalah Milik Yayasan Kehidupan Baru. dengan setifikat HGB  No 604, lalu pada tahun 1980 sertifikat HGB. No. 604 berakhir masa berlakunya tanggal 23 September 1980,” kata Dedi Christian, di kantornya, Jumat 24 Desember 2021.

Dedi Christian memaparkan bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 1980 pemilik Yayasan mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan ke Wali Kota Sukabumi.

“Pemilik Yayasan  mendapat jawaban  dari Wali Kota Sukabumi pada tanggal  13 Maret 1982 yang pada prinsipnya Wali Kota Sukabumi tidak berkeberatan atas perpanjangan  HGB  No. 604,” jelas Dedi Christian.

Biro Hukum Pemkot Sukabumi Yudi mengatakan permasalahan tanah seluas 6.580 6.580 M² antara Pemkot Sukabumi dengan Yayasan Kehidupan Baru telah selesai dan hasil putusan pengadilan bahwa tanah seluas 6.580 M2 menjadi hak milik Pemkot Sukabumi.

Menurut keterangan Yudi, bahwa setelah Yayasan Kehidupan Baru tidak memperpanjang surat sertifikat HGB  No. 604, yaitu batas waktu  tahun 1980, otomatis tanah dan bangunan tersebut menjadi tanah negara dalam hal ini Pemkot Sukabumi.

“Telah terjadi pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam hal Dinas Pendidikan sebesar  Rp15.000.000 dan Rp6.000.000 untuk  pembelian  gedung dan tanah seluas 6.580 M²,” terang Yudi saat di wawancara di kantornya oleh wartawan.

Saat ditanyakan bukti surat bahwa sudah terjadi pembayaran ganti rugi, Yudi tidak bisa memberikan, dengan alasan bahwa suratnya ada dan surat itu hanya bisa diperlihatkan di persidangan.

Pihak media juga menanyakan bahwa Pemkot Sukabumi dalam hal ini Pemda Jawa Barat telah melakukan ganti rugi kepada pihak Yayasan, ternyata pihak Yayasan tidak pernah menerima uang ganti rugi. Yayasan hanya mengetahui bahwa uang tersebut berupa bantuan ke sekolah atau uang sewa gedung.

Dedi Christian menerangkan bahwa pihak Yayasan masih memegang Sertifikat Asli HGB No. 604. Kalau memang  benar sudah terjadi pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi, Yayasan menanyakan di mana suratnya.

“Sertifikat asli masih ada di pemilik Yayasan, Yayasan masih memiliki surat bukti dari BAPPEDA TK II Sukabumi, tepatnya tanggal 29 Desember 1982 yang ditandatangani  oleh Kepala  Bappeda TK II Sukabumi Drs R.Iskandar menyatakan bahwa uang yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp21.000.000 adalah bantuan untuk perkumpulah Sekolah-sekolah Kehidupan Baru, bukan ganti rugi bagi tanah dan bangunan. Bukti suratnya masih ada,” jelas Dedi Christian.

Dan yang paling aneh dalam hal ini, Lanjut Dedi Christian, bahwa Yudi mengatakan Pemkot Sukabumi sudah membayar ganti rugi, lalu dari hasil keputusan Hakim suratnya menjadi surat jual beli.

Menurut salah seorang tokoh asli Sukabumi yang juga ahli di bidang pertanahan yang tidak mau disebut namanya di media mengatakan, ada apa dengan Pemerintah Kota Sukabumi.

Jelas Pemkot Sukabumi sudah  sewenang-wenang merampas hak pemilik Yayasan. Tokoh ini juga memaparkan beberapa hal berikut ini:

1. Kalau benar tanah dan bangunan sudah habis masa perpanjangan HGB dan pemilik Yayasan bisa mengajukan perpanjangan kembali dan itu sudah diberi ijin oleh Wali Kota Sukabumi. Mengapa Pemkot Sukabumi  tidak mengabulkan?

2. Bukti surat bahwa telah terjadi ganti rugi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mana suratnya? Di notaris mana terdaftar atau surat tanda tangan dari Camat atau dari Kantor BPN?

3. Masalah ganti rugi sebesar Rp15.000.000.dan Rp6.000.000. Apa sudah pantas atau layak dengan luas tanah 6.580 m²  beserta bangunan? Apa Pemkot Sukabumi tidak menghitung harga tanah dan bangunan pada saat pembayaran ganti rugi?

4. Apa Pemkot Sukabumi tidak membaca Kepres No 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan  Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat?

5. Pemkot Sukabumi mengatakan sudah membayar ganti rugi, tapi Sertifikat Asli HGB masih dipegang pemilik Yayasan.

6. Yang paling aneh, ganti rugi menjadi surat jual beli.
Jadi dirinya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi.

Dia berharap pihak Yayasan segera melaporkan kasus ini ke mafia tanah, biar kasusnya terang benderang.kalau Pemkot Sukabumi berminat mengambil tanah tersebut, harusnya melalui proses hukum yang benar melalui Pelepasan Hak Prioritas atau proses  pengadaan tanah.

“Tentunya  melalui ganti rugi, bukan merampas semena-mena,” pungkasnya. (dedi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.