Beranda Bandung Raya Tak Hiraukan Surat Teguran, Dua Toko Swalayan Alfamart Tak Berijin di Kota...

Tak Hiraukan Surat Teguran, Dua Toko Swalayan Alfamart Tak Berijin di Kota Bandung Tetap Beroperasi

136
0

Bandung, sekilasjabar.co – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung tertanggal 5 Februari 2021 melayangkan surat teguran kepada dua toko retail modern alfamart, yang terletak di Jalan Bojongloa No. 14 dan Jalan Pasirkoja No. 67A untuk menghentikan usahanya karena belum mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

Surat teguran yang ditandatangani oleh Kasatpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi itu, ternyata tidak dihiraukan oleh pihak Alfamart. Pasalnya hingga saat ini dua toko swalayan Alfamart tersebut masih terus menjalankan usahanya. Padahal dalam surat teguran Sapol PP itu jelas, pihak pemilik atau pengelola diminta untuk menghentikan usahanya 7 X 24 jam sejak surat dilayangkan, atau tepatnya jatuh pada tanggal 12 Februari 2021.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandunh juga sejak tahun 2012 sudah memberlakukan pembatasan atau moratorium pendirian toko swalayan, seperti super market atau minimarket. Hal tersebut tertuang dalam Surat edaran (SE) Nomor 503/2574 – Diskoperindag tanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Kota Bandung.

Surat edaran Disindag Kota Bandung itu dimaksudkan agar keberadaan toko modern atau toko swalayan ini tidak berdampak atau mematikan usaha kecil milik warga.

Ketua GARDA DPP Manggala Garuda Putih, Abdul Azis, menanggapi terkait permasalahan tersebut. Menurutnya, aturan atau surat edaran tersebut terkesan tidak ada taringnya atau hanya isapan jempol belaka. Karena sejauh ini banyak swalayan baru berdiri kokoh seolah tidak memperhatikan aturan yang sudah berlaku.

“Ini ibaratnya aturan tanpa taji (taring). Hanya aturan di atas kertas saja. Soalnya, di lapangan masih banyak berdiri toko modern (swalayan, red). Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kami khawatir warung-warung kecil milik warga akan bangkrut. Wibawa pemerintah Kota Bandung juga turut dipertaruhkan,” tegas Abdul Azis, ketika ditemui awak media, Senin (8/2/2021) lalu.

Dirinya mencontohkan, di Babakan Ciparay dan Bojongloa Kota Bandung kini berdiri kokoh toko swalayan baru Alfamart yang tidak dilengkapi surat ijin dan sempat mendapat teguran dari Satpol PP Kota Bandung pada Februari 2021 lalu.

“Dalam surat teguran tersebut jelas mereka (pengelola Alfamart) diberi waktu hanya 7 x 24 jam. Namun kenyataanya sampai sekarang masih tetap beroperasi,” katanya.

Menurut Azis, tidak menutup kemungkinan bukan hanya dua swalayan Alfamart saja, namun masih banyak toko swalayan lain yang jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan yang tak berijin tapi sudah beroperasi. Tinggal menunggu keberanian dari Pemerintah Kota Bandung untuk menindaknya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Rony A Nurudin, saat diminta tanggapan mengenai permasalahan tersebut, mengatakan bahwa sampai saat ini moratorium ijin SIUP toko swalayan masih diberlakukan.

“Sejauh ini kami masih tetap menjalankan moratorium. Kebijakan pimpinan ini karena kaitanya memperhatikan usaha kecil lain,” jelasnya saat ditemui awak media, di kantornya, Senin (19/2/2021).

Diakuinya, belakangan ini banyak berdiri supermarket baru layaknya jamur di musim hujan. Padahal berdasarkan data yang dikantonginya jumlah swalayan yang memiliki ijin hanya 333 toko swalayan.

“Banyak pihak yang mengadukan permasalahan tentang merebaknya toko swalayan ini. Walaupun dengan sistem perijinan Online Single Submission (OSS), sekarang ini bisa saja SIUP keluar. Namun untuk kelengkapanya kan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Sementara untuk Kota Bandung sejauh ini masih komit untuk menjalankan moratorium. Berdasarkan data yang ada pada kami hanya 333 toko swalayan. Jadi kalau selebihnya saya yakin tidak berijin,” ungkap Rony.

Terkait dua toko swalayan Alfamart baru yang buka tanpa mengantongi ijin, Roni meminta agar dilakukan crosscek langsung ke lapangan. Namun ia pun meyakini kalau kedua toko tersebut tidak mengantongi ijin.

“Silahkan cek langsung ke lapangan, namun saya meyakini retail tersebut belum mengantongi ijin. Karena sejauh ini kami tetap masih menjalankan moratorium yang berlaku,” jelasnya.

Rony menambahkan, kalau terbukti pihaknya tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan hukum.

“Yang berwenang untuk memberikan Tindakan maupun melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal), kewenangannya berada di OPD lain,” pungkasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.