Beranda Olahraga Lili Supriatna : Musorkablub KBB Bisa Diselenggarakan dengan Usulan Secara Tertulis Dua...

Lili Supriatna : Musorkablub KBB Bisa Diselenggarakan dengan Usulan Secara Tertulis Dua Pertiga Jumlah Cabor

76
0
Plt. Ketua Umum Koni Kabupaten Bandung Barat Lili Supriatna.

Kab. Bandung Barat, sekilasjabar.co – Plt. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili Supriatna H, S.Pd.I, menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait anggaran 2021 serta Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia (Musorkablub KONI) KBB.

Lili Supriatna membenarkan bahwa anggaran ke setiap cabang olahraga (cabor) memang minim, dikarenakan anggaran KONI KBB Tahun 2021 terkena refocusing anggaran.

“Contohnya, anggaran Babak Kualifikasi (BK) sebesar Rp300 juta dibagi 61 cabor, serta anggaran intensif sudah semua diserahkan,” jelas Lili Supriatna, saat dikonfirmasi di Kantor KONI KBB, Jl. Panyawangan Raya Jl. Parahyangan Raya No. 03, Kertajaya, Padalarang, KBB, Jum’at (24/9/2021).

Lili Supriatna menjelaskan beberapa poin sebagai berikut :

  1. Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus KONI Kabupaten/Kota.
  2. Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari rapat kerja Kabupaten/Kota yang disetujui oleh minimal 2/3 peserta sah Rapat kerja Kabupaten/Kota.
    3. Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan.
    4. Surat tertulis sebagaimana dimaksudkan tersebut pada pasal 30 (2) wajib ditandatangani oleh Ketua Umum anggota yang mengajukan permintaan.
    5. Apabila persyaratan pemintaan Musorkablub/Musorkotlub telah terpenuhi, pengurus KONI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/Musorkotlub.

“Jadi untuk menyelenggarakan Musorkablub harus persetujuan 2/3 dari jumlah Cabor yang ada. Ini baru 33 yang mengusulkan dari 65 cabor,” tegasnya.

Lili menambahkan, dirinya sebagai Plt. Ketua Umum KONI KBB pada kegiatan Musorkablub, harus jadi wasit yang adil untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI KBB yang definitif.

Selain itu juga, Lili Supriatna menjelaskan pasal yang berisi tentang pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

KONI merupakan induk organisasi olahraga yang diatur secara khusus dalam undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 Tahun 2005, termasuk tentang pemilihan ketua umum hingga di level kabupaten/kota.

“Mengacu pada Undang-Undang SKN Pasal 40 menyebutkan, pejabat struktural dan pejabat publik dilarang keras mencalonkan diri, apalagi menjadi Ketua Umum KONI. Jika dipaksakan, tentu ini menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga di KBB,” terang Lili Supriatna.

Sudah sepatutnya semua pelaku olahraga, khususnya yang berkecimpung dalam kepengurusan organisasi olahraga mematuhi Undang-Undang SKN tersebut, mengingat bakal ada konsekuensi bagi pelanggarnya.

“Untuk saat ini, Koni KBB fokus dulu ke Atlet PON,” pungkasnya. (dedi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.