Beranda Regional Kantor BKPSDM Kota Sukabumi dan SD Cikole Menempati Tanah Sengketa

Kantor BKPSDM Kota Sukabumi dan SD Cikole Menempati Tanah Sengketa

231
0
Kantor BKPSDM Kota Sukabumi dan SD Cikole Menempati Tanah Sengketa

Sukabumi, sekilasjabar.co – Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru, Law Firm Rhema Kasih, yang beranggotakan Poltak Siagian, SH, Anipar lumbangaol, SH, MBA, Dedi Christian, SH, S.Sos, dan Posman Sihombing, SH, melakukan konferensi pers di salah satu tempat di Sukabumi, kepada para wartawan yang melakukan peliputan atas tanah dan bangunan yang diduduki oleh Pemerintah Kota Sukabumi yg dijadikan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan SDN Cikole Kota Sukabumi di Jalan R. Syamsudin, SH, Senin (16/12/2021).

Pada kesempatan tersebut tim pengacara Yayasan Kehidupan Baru mengungkapkan, bahwa mereka sebagai pemegang hak pemilik atas sebidang tanah HGB No 604/Desa Kota Wetan luas tanah 6.580.m2 atas nama Perkumpulan Sekolah Sekolah Kehidupan Baru di Jawa Barat, yang berkedudukan di Sukabumi sekarang menjadi Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi yang terletak di Jl. R. Syamsudin SH No. 43 Kelurahan Cikole, Kec Cikole, Kota Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah timur Jalan Rumah Sakit Belakang, sebelah barat bekas rumah makan sanggar nasi, sebelah utara Jalan Rumah Sakit juga, sebelah selatan Jalan R. Syamsudin SH.

“Kami memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan hibah dari himpunan sekolah sekolah kristen yg berkedudukan di Jakarta dari tanggal 21 Oktober 1976 Akta Hibah No 46 Tahun 1976 yang dibuat oleh Abubakar Yakup PPAT untuk wilayah Kecamatan Kotamadya Kota Sukabumi saat itu, dengan tanggal pencatatan 12 November 1976 PP No 318/1976 dengan nama yg BERHAK Perkumpulan Sekolah Sekolah Kehidupan Baru di Jawa Barat yang berkedudukan di Kota Sukabumi,” jelas Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru Law Firm Rhema Kasih.

Yayasan Kehidupan Baru memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Sertifikat HGB No. 604/Desa Kota Wetan, termasuk bangunan yang saat ini berdiri di atas tanah tersebut.

Setelah berakhirnya Sertifikat HGB No. 604/Desa Kota wetan dengan tanah seluas 6.580 M2 pada tanggal 23 september 1980, Yayasan Kehidupan Baru mengajukan permohonan pada tanggal 3 Desember 1980 untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan atas Tanah dan Bangunan tersebut, dan kami mendapatkan jawaban dari Wali Kota Sukabumi pada tanggal 19 Maret 1982 yang isinya, bahwa pada dasarnya Wali Kota tidak berkeberatan atas perpanjangan HGB 604 tersebut, karena sesuai rencana induk tata kota yaitu merupakan daerah pusat pendidikan.

“Akan tetapi setelah kami mendapatkan rekomendasi perpanjangan tersebut, kami tidak bisa melanjutkan prosesnya karena terhalang oleh Pihak Pemkot yang terus menguasai dan menggunakan lahan kami tersebut disamping adanya keterbatasan dana Yayasan,” terang Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru,  Law Firm Rhema Kasih.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 1994 kami mengajukan kembali rekomendasi HGB No. 604 yg sudah habis tersebut.

“Namun pihak pemerintah daerah (Pemkot Sukabumi) menolak permohonan rekomendasi tersebut dengan alasan telah habis masa berlakunya, di sini kembali kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota Madya DT ll Sukabumi tidak dapat mengabulkan permohonan rekomendasi perpanjangan HGB atas tanah tersebut dengan alasan tanah dan bangunan akan digunakan untuk kepentingan Pemkot Sukabumi c.q. Dinas yaitu kantor Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Setelah menempuh upaya atas tanah dan bangunan miliknya tersebut yang sekian lama dikuasai dan dipergunakan oleh Pemkot Sukabumi, kami juga telah upayakan dan memohon kepada Pemkot Sukabumi supaya tanah dan bangunan tersebut dikembalikan kepada kami, tapi Pemkot Sukabumi menolak atau tidak dikabulkan permohonan kami tersebut.

“Dengan tidak dikabulkannya permohonan kami itu, kami anggap bahwa Pemkot Sukabumi melakukan perbuatan melawan hukum, karena kami merasa dirugikan secara materil dan imateril tentang itu,” tambahnya.

Kantor BKPSDM Kota Sukabumi dan SD Cikole Menempati Tanah Sengketa2Selanjutnya pada tanggal 1 juni 2006 pihak Yayasan memohon kejelasan status kepemilikan tanah dan bangunan dengan HGB No. 604 tersebut kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, setelah Yayasan minta kejalasanya kepada BPN, mendapatkan jawaban melalui surat tanggal 13 juni 2006 No 600-629-2006 menjelaskan bahwa HGB tersebut telah berakhir tanggal 23 september 1980 dan penjelasan tambahan dari BPN mengatakan setelah HGB tersebut berakhir, maka tanah dan bangunan tersebut langsung dikuasai oleh Negara.

Setelah itu, dengan kekuasaannya Pemkot Sukabumi mengajukan permohonan Hak atas tanah milik kami tersebut kepada BPN, dan BPN kota Sukabumi mengabulkan permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat hak pakai No. 25 /Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole dengan luas tanah 3.620.m2 untuk sebagian tanah kami tersebut dengan pemegang hak pakai Pemerintah Kota Sukabumi.

“Dengan demikian kami berpendapat bahwa tindakan Pemkot Sukabumi ini sama sekali tidak memperhatikan kepentingan hukum, kami masyarakatnya selaku bekas pemegang HGB yang sudah habis itu, menganggap Pemerintah Kota Sukabumi tidak memegang prinsip-prinsip keadilan, sehingga masyarakat pemilik hak yang HGB nya habis tidak mampu memperpanjang karena tidak mempunyai dana langsung dikuasai dan disertifikatkan oleh Pemkot Sukabumi,” jelas Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru,  Law Firm Rhema Kasih.

Lawfirm Rhema Kasih, selaku kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru yang membela kepentingan hukum Yayasan secara pro-Bono, menegaskan bahwa seharusnya pemerintah membantu, membina dan bahkan melindungi masyarakatnya, apalagi Yayasan Kehidupan Baru sebagai lembaga pendidikan yang dengan segala keterbatasannya berjuang untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa, tentu seharusnya dilindungi juga oleh Pemerintah Kota.

“Tapi yang terjadi Pemerintah Kota mengambil dan menguasai aset Yayasan Pendidikan ini dengan memanfaatkan kelemahan rakyatnya ini tanpa memberikan ganti rugi,” tambah Tim kuasa hukum Yayasan Kehidupan Baru,  Law Firm Rhema Kasih.

“Kalau kita perhatikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. 2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah,” imbuhnya.

Demikian juga Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pada pasal ke 3 menyatakan: ”kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru, karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembanguan diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh suatu panitia penaksir”. Sejauh ini Pemerintah Kota Sukabumi mengabaikan Keppres No. 55 tahun 1993 dan Keppres No. 32 Tahun 1979 tersebut.

Di saat yg bersamaan, para wartawan mengkonfirmasi hal ini ke BPN Kota Sukabumi yang diterima oleh salah satu staf pegawai BPN yg mengatakan,”Urusan konfirmasi ini harus ke pimpinan atau Kepala Kantor BPN dan sudah diagendakan pertemuan dengan awak media hari Rabu tanggal 22 Desember 2021.

Dan selanjutnya para awak media mencoba kembali mengkonfirmasi hal ini ke Biro Hukum Pemkot Sukabumi, Yudi Febriansyah, SH. Melalui sambungan telepon, Yudi mengatakan, “saya sedang Bintek, silahkan membuat surat tertulis melalui via WA nanti saya jawab,” ujarnya.

Namun awak media meminta wawancara langsung dengan Yudi sebagai Biro Hukum Pemkot Sukabumi dan dia siap menerima awak media hari Senin di ruang kerjanya. (dedi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.