Bandung, sekilasjabar.co – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) bertemu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PERBASI, Setia Dharma Majid, diterima oleh Ketua I KONI Jawa Barat, Adrian Tedjakusuma, di Gedung KONI Jabar, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut dalam rangka klarifikasi hasil Musdaprov DPD PERBASI Jabar 2026 yang telah dilangsungkan di Karsaland, Kabupaten Bandung Barat, 14 Februari 2026.
“Bahasan utamanya Klarifikasi dengan DPP PERBASI terkait hasil Musdaprov yang diajukan rekomendasinya kepada kami. Nah itu jadi kuncinya disitu,” kata Adrian.
“Dan kami sudah melakukan penelitian dan selanjutnya barusan diputuskan antara kami dengan DPP untuk memanggil panitia pelaksana Musdaprov untuk melakukan klarifikasi semua data-data yang diberikan,” ungkapnya.
Adrian menegaskan, proses klarifikasi ini bukan berarti terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan Musda, hal ini merupakan prosedur organisasi yang wajar dilakukan saat ada laporan atau keberatan dari sejumlah pihak.
Proses klarifikasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat yang disampaikan 13 Pengcab PERBASI yang masih merasa tidak puas atas hasil Musdaprov.
Dalam Musda tersebut, Epriyanto Kasmuri terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD PERBASI Jabar periode 2026/2030.
“Tidak ada masalah khusus, ini hanya proses klarifikasi saja untuk memastikan semua data dan prosedurnya jelas,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Setia Dharma Majid, menilai KONI Jawa Barat memiliki peran dalam memfasilitasi penyelesaian dinamika yang terjadi di tingkat daerah.
DPP sendiri menurutnya hanya mengikuti mekanisme yang ada dan sesuai arahannya DPP siap membantu menyelesaikan dinamika itu.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan resmi hasil Musdaprov dari panitia penyelenggara di daerah. Karena itu, DPP masih menunggu kelengkapan dokumen sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ucapnya.
Terkait waktu penyelesaian, hal ini tergantung pada kesiapan panitia pelaksana di daerah, karena pihak yang menyelenggarakan forum memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasilnya secara lengkap kepada pengurus pusat.
Dalam hal ini DPP dan KONI bersikap netral dalam menyikapi dinamika yang muncul. Melalui proses klarifikasi tersebut dapat menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan Musdaprov.
Selain itu, fungsi dari pertemuan tersebut untuk melihat fakta dan bukti yang ada sehingga semuanya bisa jelas dan transparan.
Secara Defacto Telah Diakui
Sementara itu, Ketua PERBASI Jabar, Epriyanto Kasmuri, mengatakan secara defacto hasil Musda telah diakui oleh DPP.
“Secara defacto bahwa hasil musda sudah di akui oleh DPP, itu terbukti dari berlakunya surat rekomendasi dari DPD Jabar berkaitan dengan agenda seleksi nasional atlet U-18 untuk Piala Dunia SEABA,” katanya.
Epriyanto mengatakan, beberapa Pencab yang keberatan dengan hasil Musda mengajukan permohonan rekomendasi kepada DPD untuk keperluan daerahnya.
“Lalu secara defacto juga diakui bahkan oleh pengcab yang mengajukan keberatan atas musda 14 Februari,” ucapnya.
“Yaitu Kota Bogor, Kota Cirebon, dan juga Kabupaten Bandung. Hal itu di buktikan dengan adanya surat permohonan rekomendasi kegiatan dari Pengcab-Pengcab tersebut,” jelasnya.
Dengan demikian, menurutnya mereka mengakui hasil Musda dan tidak relevan apabila Musda pada 14 Februari lalu tidak diakui.
“Jadi rasanya tidak relevan apabila Musda 14 Februari lalu tidak diakui, karena para pihak organisasi diatasnya maupun dibawahnya sudah memanfaatkan fungsi administratif dari DPD hasil Musda,” tegasnya.
