Beranda Pendidikan dan Inovasi Achmad Nugraha Tegaskan di Bandung Tidak Ada Sekolah Favorit, Semua Berkualitas

Achmad Nugraha Tegaskan di Bandung Tidak Ada Sekolah Favorit, Semua Berkualitas

233
0
Achmad Nugraha Tegaskan di Bandung Tidak Ada Sekolah Favorit, Semua Berkualitas
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, DH, SH, saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk "Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung," di Kantor PRFm, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2022). (Ariel/Humpro DPRD Kota Bandung)

Bandung, sekilasjabar.co – Sekolah yang ada di Kota Bandung dinyatakan berkualitas, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, DH, SH, saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSi) PRFm bertajuk “Problematika Sektor Pendidikan di Kota Bandung,” di PRFM, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu, 9 April 2022.

“Jadi tidak ada sekolah yang favorit, karena sekolah-sekolah di Kota Bandung, semua berkualitas,” katanya.

Menurut Achmad, dinamika sektor pendidikan yang terjadi di Kota Bandung masih terjadi seputar proses Penerima Peserta Didik Baru (PPDB).

Sering adanya berbagai upaya yang tidak sesuai, dalam rangka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan. Terlebih dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam proses PPDB.

“Jadi infrastrukturnya harus siap dan kualitas pendidikannya merata, karena masih ada wilayah yang blank spot,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti terkait kewenangan pemerintah daerah yang hanya dibatasi pada jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di kewenangan pemerintah provinsi.

Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi dinilai akan kesulitan dalam mengawasi dan memonitor SMA maupun SMK di Jawa Barat, yang jumlah mencapai ratusan bahkan ribuan.

“Seharusnya ini kewenangan pemerintah daerah, yang lebih dekat, sehingga pengawasan dan monitoring dapat berjalan dengan baik,” pungkas Achmad. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.