Bekasi, sekilasjabar.co – Pelatih cabang olahraga (cabor) Sepatu Roda Kota Bandung, Andre Sudradjat, menyoroti sistem pencatatan waktu (timing system) dan sejumlah keputusan perangkat pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Persoalan ini muncul setelah ditemukan perbedaan catatan waktu yang dinilai cukup signifikan dalam beberapa nomor perlombaan, sehingga pihaknya merasa dirugikan.
Keluhan itu disampaikan Andre Sudradjat, setelah pertandingan yang berlangsung di International Sport Arena, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).
Persoalan utama menurutnya, terjadi pada nomor Individual Time Trial (ITT) 100 meter dan ITT 200 meter yang dinilai belum didukung sistem pencatatan waktu secara transparan.
Andre menuturkan, pada perlombaan hari sebelumnya, penggunaan timing system belum dilengkapi monitor yang dapat memperlihatkan secara langsung proses pencatatan waktu.
Kondisi tersebut berbeda dengan pelaksanaan pertandingan pada hari berikutnya yang sudah dilengkapi monitor, dengan demikian proses mulai dan berhentinya waktu dapat disaksikan secara terbuka.
“Jadi, terutama Kota Bandung merasa dirugikan dengan timing system. Karena kemarin tidak ada monitor yang memang berjalan seperti hari ini. Nah, hari ini sudah ada monitor sehingga proses start-stop itu terlihat,” kata Andre.
Lebih lanjut ia menuturkan, ketiadaan monitor pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter membuat para pelatih kesulitan memastikan keakuratan hasil pertandingan. Padahal, selisih waktu sepersepuluh detik saja dalam nomor perlombaan tersebut dapat menentukan posisi atlet di klasemen akhir.
Bahkan, Andre mengatakan penggunaan perangkat digital timer pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perangkat pencatat waktu tersebut baru digunakan pada nomor 200 meter DTT, dengan sistem yang menggunakan teknologi MyLaps.
“Di nomor ITT 100 dan ITT 200, digital timer-nya tidak ada. Baru di nomor 200 DTT digunakan digital timer MyLaps. Sementara, kesalahan waktunya cukup jauh,” ungkapnya.
Dari catatan yang dimilikinya, terdapat perbedaan hasil pencatatan waktu mulai dari 0,1 detik, 0,2 detik, hingga 0,3 detik. Andre menyebut atlet Kota Bandung dan Kabupaten Bogor mengalami selisih waktu yang mencapai lebih dari 0,3 detik, sedangkan sejumlah atlet daerah lain hanya mengalami perbedaan sekitar 0,1 hingga 0,2 detik.
Perbedaan tersebut sangat memengaruhi hasil perlombaan, terutama pada nomor sprint yang berlangsung dalam waktu singkat. Kondisi itu menurutnya, berpotensi menguntungkan sebagian atlet sekaligus merugikan atlet lainnya.
Salah satu contoh yang disorotnya yakni dalam nomor ITT 100 meter putra. Ia menuturkan, atlet Kota Bandung, Arfan, berdasarkan data waktu yang dimiliki pelatih seharusnya mampu menempati posisi lebih baik dibandingkan hasil resmi yang menempatkannya di peringkat ketiga.
“Kalau berdasarkan catatan waktu pribadi dan pelatih lain, Arfan itu sebetulnya harusnya kedua. Bahkan ada yang bilang Arfan bisa menjadi juara pertama dengan catatan waktu sembilan detik,” ujarnya.
“Tetapi, karena catatan waktu dari wasit tidak terlihat, akhirnya kami sulit memastikan dan memperjuangkannya,” ungkap Andre.
Andre mengakui menghadapi kesulitan ketika hendak mengajukan protes, lantaran tidak memiliki akses terhadap tampilan pencatatan waktu resmi yang dapat dijadikan dasar pembanding.
Meski setiap pelatih memiliki catatan waktu masing-masing, bukti tersebut dinilai belum cukup kuat guna mengubah keputusan pertandingan.
“Semua pelatih pasti punya data dan catatan waktu masing-masing. Menurut kami, ini menjadi persoalan serius karena hasil nomor tersebut tidak objektif. Ada yang menerima keuntungan, tetapi ada juga yang dirugikan,” ucapnya.
Keluhan serupa juga terjadi pada nomor ITT 100 meter putri. Ia menilai atlet Kota Bandung mengalami perbedaan catatan waktu hampir 0,4 detik antara hasil pengukuran pihak pelatih dan catatan resmi perangkat pertandingan. Selisih tersebut dinilai terlalu besar untuk perlombaan sprint jarak pendek.
Pihaknya mencontohkan, atletnya yang sebelumnya mampu menempati posisi kedua pada babak kualifikasi justru harus turun hingga peringkat kedelapan pada babak final.
Padahal, berdasarkan pengamatan dan catatan waktu pelatih, kemampuan atlet tersebut tidak menunjukkan perbedaan sejauh hasil yang tercantum dalam pencatatan resmi.
“Di catatan waktu saya, atlet tersebut seharusnya mencatat 11,4 detik. Tetapi, di catatan wasit menjadi 11,8 detik. Selisihnya cukup jauh, hampir 0,4 detik. Minimal menurut kami, atlet tersebut seharusnya bisa masuk peringkat kedua atau ketiga,” jelasnya.
Pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut disebabkan kesalahan teknis perangkat atau faktor lain. Namun, menurutnya ketidakakuratan pencatatan waktu memberikan dampak terhadap peluang atlet Kota Bandung dalam perebutan medali Porprov 2026.
Tak hanya masalah timing system, ia juga menyoroti keputusan perangkat pertandingan pada nomor 10 meter point-to-point putri. Dalam nomor tersebut, atlet Kota Bandung yang sebelumnya berada di posisi ketiga harus turun ke peringkat keempat setelah adanya protes dari kontingen Kabupaten Bandung.
Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali berdasarkan informasi dan rekaman yang kemudian diterima, Andre menilai atlet Kota Bandung seharusnya tetap berhak menempati posisi ketiga.
Andre mengatakan, terdapat kesamaan poin 4-4, tetapi berdasarkan urutan finis, atlet Kota Bandung semestinya lebih unggul.
“Kalau poinnya sama, yaitu 4-4, seharusnya dilihat juga urutan finisnya. Karena atlet kami finis di posisi ketiga, menurut kami memang seharusnya Kota Bandung yang mendapatkan peringkat ketiga,” ungkapnya.
Kendati begitu, pihaknya mengaku kesulitan mengajukan protes lanjutan karena batas waktu pengajuan keberatan hanya diberikan selama 15 menit setelah pertandingan.
Sedangkan informasi tambahan berupa rekaman video baru diterimanya setelah pertandingan berlangsung, dengan begitu kesempatan menyampaikan keberatan secara resmi sudah terlewati.
“Perlombaan berlangsung sekitar 20 menit, tetapi waktu kami hanya 15 menit untuk memutuskan apakah akan mengajukan protes atau tidak,” ujarnya.
“Saya juga baru mendapatkan informasi dari orang tua atlet mengenai video tersebut. Jadi, ketika mau melakukan pengecekan dan protes balik, waktunya sudah lewat dan hasil pertandingan sudah dibagikan,” katanya.
Terkait berbagai persoalan tersebut, Andre berharap penyelenggaraan Porprov mendatang dapat lebih memperhatikan kualitas perangkat pertandingan, termasuk penggunaan sistem pencatatan waktu yang sesuai standar nasional maupun internasional.
Pihaknya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai Technical Delegate (TD), Technical Representative (TR), wasit, dan perangkat pertandingan lainnya benar-benar diperhatikan.
“Harapan saya, untuk sekelas Porprov, peralatan dan sistem penjurian harus mengikuti standar nasional atau internasional sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan. Leveling kepanitiaan, mulai dari TD, TR, dan sebagainya, juga harus benar-benar berkualitas,” tegas Andre.
Pihaknya memahami, penyelenggaraan pertandingan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk membiayai perangkat pertandingan. Hanya saja, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat kualitas kompetisi menurun.
Karena, yang paling dirugikan pada akhirnya adalah para atlet yang telah berjuang mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk meraih prestasi.
“Memang saya dengar anggaran untuk wasit minim. Tetapi, jangan sampai akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas perlombaan. Atlet sudah berlatih dan mempersiapkan diri, sehingga mereka berhak mendapatkan pertandingan yang adil, transparan, dan objektif,” pungkasnya. (arf)
