Bandung, sekilasjabar.co – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat (Jabar) menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jabar, kerjasama ini bertujuan untuk pendampingan akuntabilitas pengelolaan dana hibah KONI Jabar.
Penandatanganan MoU KONI Jabar dan BPKP dilakukan di Aula BPKP Jabar, Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).
Ketua Umum KONI Jabar, Muhammad Budiana, mengatakan kerjasama yang terjalin dengan BPKP Jabar ini memiliki nilai yang sangat penting, diantaranya dalam pembangunan SDM keolahragaan di Jawa Barat.
“Sangat ya (nilainya), kalau istilah saya plus plus plus, mengapa demikian karena di kita BPKP ini badan pengawas keuangan dan pembangunan,” ucap Budiana di Aula BPKP Jabar.
“Nah mungkin dalam pembangunannya kami akan membantu pemerintah provinsi Jawa Barat dalam pembangunan SDM keolahragaan. Tentu butuh sekali pendampingan dalam konteks akuntabilitas keuangan dana hibah yang kami terima, kami lanjutkan kepada cabor-cabor,” kata Budiana menambahkan.
Lebih lanjut Budiana menuturkan, setelah penandatanganan MoU tersebut KONI Jabar akan langsung bergerak dan memohon pendamping kepada BPKP Jabar. Pasalnya, tahun ini pihaknya telah menerima dana hibah sebesar Rp95 miliar dari Pemerintah Jawa Barat.
“KONI Jabar akan langsung memohon pendampingan, karena tahun ini KONI Jabar telah menerima dana hibah dan kemudian tahun depan seperti informasi yang saya sampaikan kepada bapak kepala dan jajarannya BPKP Jabar, KONI ini dapat anggaran besar dalam konteks penyelenggaraan PON,” ujarnya.
“Maka itu dari sekarang kami dilatih soal akuntabilitas tersebut, bagaimana cara mengelola keuangan yang akuntabel dalam konteks aturan keuangan negara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP perwakilan Jabar, Samono, mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk pendampingan akuntabilitas pengelolaan dana hibah KONI Jabar.
“Kalau rencana, tentu ada rencana teknis keolahragaan, kalau yang saya tahu ini adalah rencana terkait akuntabilitas pengelolaan dana di KONI, khususnya terkait dengan dana hibah,” ungkapnya.
“Rencana kami ke depan akan bersama sama KONI Jawa Barat akan bekerja sama khususnya dalam peningkatan SDM dalam pengelolaan dana hibah,” ujarnya menambahkan.
Terkait proses bimbingan terhadap KONI Jabar, Samono, menuturkan hal itu tergantung kebutuhannya. Namun, yang pasti pihak BPKP siap memberi arahan mengenai pengelolaan dana hibah.
“Ya tergantung kebutuhan, karena itu kan teknis pengelolaan keuangan negara jadi saya kira standar saja, teknisnya tergantung dari nanti rekan-rekan KONI, siapa yang perlu diupgrade mengenai pengetahuan, teknis keuangan seperti apa nanti bisa bersama-sama,” jelasnya. (Arf)
